Page 322 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

menghadapi usaha pengembalian tanah-tanah bekas onder-
neming dari tangannya. Juga pasal-pasal K. M. B. mengenai
soal tanah-tanah yang diduduki rakyat menjadi populer di
kalangan rakyat di daerah onderneming.
Rakyat yang mempertahankan tanah yang diduduki yang
merasa dibenarkan oleh pasal-pasal K. M. B. serta instruksi
Kementrian Dalam Negeri serta penerangan-penerangan yang
didapat tentang sikap Pemerintah Republik dan Pemerintah
R. I. S. seperti dinyatakan dalam jawaban Pemerintah (Menteri
Dalam Negeri dan Kemakmuran R. I. S) di muka, menghadapi
alat-alat pemerintah dan pihak onderneming yang memberi-
kan tafsiran sendiri mengenai pasal-pasal itu. Rakyat yang
telah menduduki sebidang tanah bebas onderneming sejak
zaman Jepang dan revolusi, sekalipun selama itu pernah me-
ninggalkan tempat itu karena diusir oleh militer Belanda dan
kaki tangannya, menafsirkan bahwa atas tanah-tanah itu mere-
ka tetap berhak kembali sesudah kekuasaan Belanda mening-
galkan tempat itu.
Hal ini banyak terjadi di daerah onderneming, rakyat di-
usir oleh tentara Belanda pada waktu agresi militer Belanda
pertama dan kedua. Tanah bekas diduduki rakyat itu selama
agresi militer belum juga dapat diusahakan oleh onderneming,
sekalipun sudah ada yang mendapat izin dari Pemerintah Pen-
dudukan Belanda (T.B.A.), karena “pengacauan-pengacauan”
gerilya R.I.
Atas tanah itu, rakyat merasa berhak kembali menduduki
sesudah Belanda meninggalkan daerah itu, berdasarkan atas
bunyi pasal-pasal persetujuan K. M. B. dan sikap pemerintah
R. I. dan R.I.S. seperti diutarakan di muka.
Sebaliknya pihak onderneming menafsirkan bahwa tanah-

301