Page 327 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

XVI).
7 . Selanjutnya untuk menghadapi persewaan tanah untuk
tanaman tebu tahun 1952/1953, dengan Keputusan Mente-
ri Agraria No. 1/KA/Per.52 tanggal 7 Januari 1952, ditetap-
kan uang sewa tanah untuk tanaman tebu dengan perhi-
tungan tiap-tiap bulan tiap-tiap hektar buat masing-masing
jenis dan macam tanaman tebu (tebu biasa, tebu tunas dan
tebu bibit), dengan tambahan uang hasil kelebihan dari yang
sudah ditentukan (hasil pokok 850 kuintal tiap-tiap hektar
buat tanaman tebu biasa, dan 650 buat tebu tunas, lihat
lampiran No. XVII).
Perlu dicatat di sini bahwa semasa zaman Kabinet Sukiman/
Suwirjo diadakanlah Kementerian Urusan Agraria yang
dijabat oleh Mr. Dr. Gondokusumo. Tetapi dalam kabinet
yang berikutnya kementerian itu tidak diadakan lagi sebab
dianggap tidak perlu diadakannya kementerian sendiri, dan
kembali urusan agraria masuk dalam Kementerian Dalam
Negeri.
Mengenai ketentuan besar kecilnya sewa tanah, ternyata
menghadapi kesukaran-kesukaran di daerah-daerah, oleh
karena sering-sering terlalu jauh perbedaan perhitungan
antara pihak pabrik gula dengan perhitungan pihak tani.
Kalau di masa sebelum perang orang tani biasa hanya menu-
rut saja perhitungan yang sudah ditentukan oleh pihak on-
derneming bersama amtenar BB dan Jawatan Pertanian,
sekarang ternyata tidak begitu saja pengusaha-pengusaha
itu akan menentukan sewa. Rakyat tani dengan melalui orga-
nisasinya telah dapat memperhitungkan penghasilan yang
bisa didapat dari penanaman tebu itu, dan karena itu dapat
mengajukan tuntutan-tuntutan sewa tanah yang sesuai

306