Page 325 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

diadakan beberapa peraturan di antaranya:
a. Oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Yogyakarta dikeluarkan instruksi No 1. H.50, tanggal
19 Januari 1950 yang berisi penetapan sewa tanah buat
perusahaan pertanian (perusahaan gula) di daerah R.I.
Di antaranya ditetapkan bahwa persewaan tanah antara
rakyat dengan pabrik itu berdasarkan suka rela dan
hanya diperbolehkan buat satu tahun tanaman (plan-
caar). Buat tanaman yang umurnya tidak lebih dari 1
tahun, hanya diperbolehkan selama-lamanya buat 1
tahun (12 bulan). Luas tanah dari tiap-tiap desa yang
boleh disewa tidak boleh dari ½ -nya luas tanah per-
tanian di desa tersebut. Dalam usaha mendapatkan
tanah, pihak perusahaan harus berhubungan dengan
Pamong Praja yang akan mempertemukan wakil-wakil
organisasi tani yang ada. Dipesankan dalam instruksi
itu agar jangan sampai timbul kesan bahwa pemerintah
akan lebih memihak kepada pabrik daripada melindungi
rakyat tani. Dipandang sangat perlunya organisasi-or-
ganisasi tani turut serta dalam soal ini untuk mengurangi
kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dari akibat
perhubungan antara pabrik dan rakyat Tani.
Dalam menetapkan sewa tanah dipakai dasar bahwa
orang tani tidak boleh menerima kurang dari hasil bersih
yang dapat diharapkan kalau ia menanami tanahnya
sendiri seperti biasa (lihat lampiran no. XII).
b. Oleh Kementrian Kemakmuran Republik Indonesia
Serikat (RIS) dikeluarkan Nota No. G 193/PKB tanggal
20 Januari 1950 yang memberikan pedoman persewaan
tanah dengan perhitungan hasil-hasil menurut masing-

304