Page 313 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

kebunan milik asing itu dengan segera.
Tanah-tanah yang tersebut dalam izin Komandan Militer
itu termasuk tanah-tanah yang sejak zaman pendudukan
Jepang dan revolusi sudah diduduki rakyat, jadi tanah per-
tanian dan perkampungan. Menurut persetujuan K.M.B. pasal-
pasal di atas dan instruksi Kementerian Dalam Negeri R.I.
tersebut di muka masih harus ditinjau cara pengembaliannya
dengan kemungkinan cara dijadikannya tanah pertanian
rakyat. Atau setidak-tidaknya cara pengembaliannya masih
harus dipertimbangkan dengan dasar-dasar yang tidak boleh
merugikan rakyat yang sudah mendiami itu.
Surat putusan pihak militer yang disambut dengan surat
perintah dan instruksi Pemerintah Daerah dalam soal pengem-
balian tanah-tanah onderneming dari tangan rakyat ini (terjadi
dalam bulan Maret, mendahului instruksi dari Kementerian
Dalam Negeri R.I), menunjukkan bagaimana cara berfikir
beberapa alat Pemerintah dalam menghadapi K.M.B. dan
menghadapi rakyat. Mereka terlalu tergesa-gesa “mentaati”
K.M.B. dengan tidak usaha lebih dulu mencari jalan penyele-
saian yang tidak sangat-sangat merugikan rakyat. Dengan
alasan untuk pembangunan negara, maka perlu selekas-lekas-
nya pabrik-pabrik perkebunan berjalan, kepentingan rakyat
dikorbankan, sedang menurut persetujuan K.M.B. tidaklah
harus demikian caranya. Dalam hal ini beberapa alat Peme-
rintah bertindak yang akibatnya merugikan rakyat.
Satu hal lagi yang sangat mengecewakan hati rakyat ialah
dengan dipergunakannya alat-alat pemerintah, anggota-ang-
gota tentara nasional yang mengancam dan menakut-nakuti
rakyat dengan senjata dalam pengusiran rakyat dari kebun
itu, serta perusakan tanaman-tanaman rakyat oleh pihak

292