Page 311 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

Lagi pula dasar Ordonansi Pemulihan Hak itu ialah kalau
dalam suatu waktu yang akan ditetapkan, pemulihan hak
tidak jadi diminta, keadaan yang semulanya menentang
hukum tetap masuk ke dalam aturan hukum. Sebaliknya
Pemerintah menganggap tidak pantas dibiarkan saja si
pemakai memakai tanah-tanah yang amat berfaedah untuk
penjagaan air atau tanah yang mudah hanyut yang berba-
haya erosi bagi pertanian, sehingga kesuburan tanah mung-
kin akan hilang”.
Selanjutnya jawab Menteri Kemakmuran R.I.S. (17 Mei
1950) atas pertanyaan serupa di muka, sebagai berikut :
“Terhadap tanah-tanah bekas onderneming yang karena
siasat bumi hangus ataupun tinggalan rombakan zaman
pendudukan Jepang sekarang dikerjakan oleh rakyat sebagai
tanah pertanian, Pemerintah mengambil sikap sebagai be-
rikut :
a. Bilamana onderneming tidak dapat dibangun kembali,
maka tanah tinggal tetap seperti keadaan sekarang,
yaitu rakyat diperbolehkan mengerjakan sebagai ta-
nah pertanian.
b. Bilamana onderneming dapat dibangun kembali, maka
rakyat yang menduduki tanah-tanahnya tidak akan
diusir begitu saja. Akan ditinjau, tanah mana yang akan
dipergunakan lagi oleh onderneming. Tanah-tanah
yang tersebut di belakang akan dikembalikan kepada
onderneming dengan cara yang tidak merugikan Rak-
yat yang mendudukinya. Misalnya penduduknya dibe-
ri tanah lain atau diberi kerugian uang dan sebagai-
nya”.
Demikian sikap dan pendirian Pemerintah R.I.S. dalam

290