Page 309 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 309
Mochammad Tauchid
Pasal 1 ayat :
1. “Terhadap pengakuan dan pemulihan hak, konsesi dan
izin, yang diberikan dengan sah menurut hukum Hinda
Belanda (Indonesia) dan yang pada waktu penyerahan
kedaulatan masih berlaku, maka Republik Indonesia
Serikat berpangkal pada pendirian bahwa hak, konsesi,
dan izin itu diakui dan bahwa yang berhak, sekedar ini
belum terlangsung, akan dipulihkan ke dalam pelaksanaan
haknya dengan perbuatan, segala-galanya dengan meng-
indahkan yang tersebut pada ayat-ayat ini yang berikut”.
2. –
3. Akan diperhatikan :
a. bahwa selama pendudukan Jepang dan kemudian sela-
ma masa revolusi telah terjadi bahwa tanah-tanah
onderneming yang sudah dibongkar tanamannya untuk
dipergunakan akan pertanian atau pekarangan, telah
diduduki rakyat—Selama masa pendudukan Jepang
dengan izin pembesar-pembesar Jepang—dan bahwa
pada hal-hal yang tertentu, jika tanah itu dicabut kembali
daripada tangan rakyat yang berkepentingan kepada
onderneming yang bersangkutan akan timbul kegeli-
sahan yang amat sangat sehingga pengembalian tanah
itu pada kebanyakan hal tidak mungkin terjadi. Tiap-
tiap keadaan akan dipertimbangkan tersendiri dan akan
diusahakanlah penyelesaian yang dapat diterima oleh
segala pihak”.
Selanjutnya lihatlah lampiran no. VII di bagian belakang
buku ini.
Sesuai dengan apa yang tersebut dalam pasal-pasal dan
ayat-ayat itu, Pemerintah R.I.S. menyatakan sikapnya dalam
288