Page 309 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 309

Mochammad Tauchid

            Pasal 1 ayat :
            1. “Terhadap pengakuan dan pemulihan hak, konsesi dan
              izin, yang diberikan dengan sah menurut hukum Hinda
              Belanda (Indonesia) dan yang pada waktu penyerahan
              kedaulatan masih berlaku, maka Republik Indonesia
              Serikat berpangkal pada pendirian bahwa hak, konsesi,
              dan izin itu diakui dan bahwa yang berhak, sekedar ini
              belum terlangsung, akan dipulihkan ke dalam pelaksanaan
              haknya dengan perbuatan, segala-galanya dengan meng-
              indahkan yang tersebut pada ayat-ayat ini yang berikut”.
            2. –
            3. Akan diperhatikan :
              a. bahwa selama pendudukan Jepang dan kemudian sela-
                 ma masa revolusi telah terjadi bahwa tanah-tanah
                 onderneming yang sudah dibongkar tanamannya untuk
                 dipergunakan akan pertanian atau pekarangan, telah
                 diduduki rakyat—Selama masa pendudukan Jepang
                 dengan izin pembesar-pembesar Jepang—dan bahwa
                 pada hal-hal yang tertentu, jika tanah itu dicabut kembali
                 daripada tangan rakyat yang berkepentingan kepada
                 onderneming yang bersangkutan akan timbul kegeli-
                 sahan yang amat sangat sehingga pengembalian tanah
                 itu pada kebanyakan hal tidak mungkin terjadi. Tiap-
                 tiap keadaan akan dipertimbangkan tersendiri dan akan
                 diusahakanlah penyelesaian yang dapat diterima oleh
                 segala pihak”.
                Selanjutnya lihatlah lampiran no. VII di bagian belakang
            buku ini.
                Sesuai dengan apa yang tersebut dalam pasal-pasal dan
            ayat-ayat itu, Pemerintah R.I.S. menyatakan sikapnya dalam

            288
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314