Page 306 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

menjadi pangkal perselisihan. Di Sulawesi Selatan dengan
soal tanah ongko-ongko dan awatarangnya, di Tondano
(Minahasa) dengan soal gandai-menggandai yang berpin-
dah-pindah tangan, di Bali Timur dengan soal sakapan yang
sangat rendah bagian untuk penyakapnya. Di tanah-tanah
partikelir dengan tindasan dan pemerasan serta beban-be-
ban yang berat. Di Sumatera Timur dengan konsesi, poelane
sanctie, yang menyedihkan seperti sudah diuraikan dalam
bagian pertama.
Apa yang diuraikan di atas itu hanya sebagian kecil saja
dari macam-macam kejadian dan keadaan serta sebab-sebab
yang terjadi di seluruh Indonesia, sebagai bibit dan benih-
benih pertikaian yang menimbulkan kejadian-kejadian dan
makin menjadi-jadi sesudah zaman Indonesia merdeka.
Kemerdekaan Indonesia yang memberikan kesempatan
rakyat berbicara menyampaikan kata hatinya, untuk menun-
tut keadilan, mengingatkan segala kesedihan yang lampau
yang melukai hatinya dan merusak penghidupannya lahir
batin.
Pemerintah Indonesia menerima warisan penjajahan
berupa keadaan yang buruk semacam itu yang sejak dulu
sudah mengandung pertentangan-pertentangan di dalamnya.
Perjanjian K. M. B. yang mengandung pengakuan hak
sejarah kaum modal atas tanah memberikan warisan perten-
tangan, pertikaian, dan sengketa yang harus dihadapi oleh
Pemerintah Republik Indonesia. Keluar : menghadapi tuntutan
Belanda yang masih ingin terus kuasa di atas perkebunan-per-
kebunannya, tuntutan untuk terus berdaulat di atas lapang
sumber penghidupan bangsa Indonesia. Kedalam: mengha-
dapi rakyat yang menuntut keadilan dan pengembalian tanah,

285