Page 310 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 310
Masalah Agraria di Indonesia
soal tanah-tanah yang diduduki Rakyat yang dinyatakan se-
bagai jawaban atas pertanyaan Moch. Tauchid dalam Parle-
men :
Jawaban Menteri Dalam Negeri R.I.S. (29-7-1950).
“Soal pemakaian tanah perusahaan pada dasarnya diatur
oleh pasal 1 ayat 1 dan 3 dari persetujuan keuangan dan
perekonomian dari Konferensi Meja Bundar . Dengan sing-
*
kat disebut di dalamnya bahwa hak-hak konsensi dan seba-
gainya diakui, tetapi diperhatikan keadaan yang disebabkan
oleh pemakaian tanah pengusahaan (onderneming) itu
selama pendudukan Jepang dan kemudian selama masa
revolusi.
Pemakaian yang dilakukan di jaman Jepang dan di masa
revolusi dianggap sebagai berhubungan dengan hukum
Ordonansi Pemulihan Hak (Ordonnantie Hersteld Rechts-
verkeer) dan dilindungi oleh ordonansi tersebut.
Si pemakai, sekiranya perdamaian antara dia dengan si
pengusaha tidak berhasil, cuma dapat diusir sesudah ada
keputusan dari Dewan Pemulihan Hak. Dewan ini akan
mempertimbangkan segala segi dari soal itu, seperti keada-
an tanah, kepentingan si pemakai, dan kepentingan si pengu-
saha. Cara mengerjakan pertanian oleh si pemakai pun di-
pertimbangkan juga.
Pemerintah tidak mengingini tanah-tanah yang sudah dija-
dikan sawah atau yang dengan secara lain telah dijadikan
pertanian yang sempurna, ditinggalkan oleh mereka.
Tindakan akan diambil supaya tanah-tanah tersebut kemu-
dian hari diserahkan kepada si pemakai dengan hak milik.
* lihat di muka
289
