Page 312 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

soal pengembalian tanah-tanah onderneming, terutama
mengenai tanah-tanah yang telah diduduki rakyat selama
zaman pendudukan Jepang dan revolusi.
Juga Pemerintah R.I. di Yogyakarta pada waktu itu
menyatakan sikapnya dengan memberikan instruksi mengenai
penjelasan tanah-tanah erfpacht onderneming yang diduduki
rakyat selama waktu-waktu yang lampau, dengan instruksi
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 H. 50
tanggal 15 Maret 1950 surat No. H/1/12. Diinstruksikan kepa-
da segenap Residen dan Gubernur di seluruh Jawa dan Suma-
tera, tentang cara-cara pembentukan panitia di daerah-daerah
di mana golongan Buruh dan Tani turut duduk di dalamnya
bersama-sama menyelesaikan soal tersebut dengan pedoman
konsepsi Pemerintah R.I tentang agraria (lihat selanjutnya
lampiran no. VIII di belakang).
Tetapi, tindakan alat-alat pemerintah di daerah sering-
sering tidak sesuai dengan sikap Pemerintah Pusat yang se-
macam itu. Hal ini umpamanya, kejadian di daerah Kediri dan
Blitar yang menimbulkan pergolakan terus-menerus dengan
memakan korban yang tidak sedikit.
Mendahului ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk
dari Pemerintah Pusat tentang pelaksanaan persetujuan K.M.B
itu, Komando Militer Daerah Kediri (pada waktu itu pemerintah
masih di tangan Militer) dengan surat keputusannya No. 45-
V/Kpt/50307, tanggal 7-III-1950 memberikan izin kepada
Cultuuronderneming Bendorejo, Galuhan dan Jengkol,
masing-masing seluas 1.506 ha, 732,39 ha dan 1.115 ha untuk
segera dikerjakan oleh onderneming, dengan alasan persetu-
juan K.M.B. serta katanya untuk kepentingan pembangunan
negara yang harus diusahakannya kembali pabrik-pabrik per-

291