Page 303 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

hutan daripada dikerjakan rakyat. Permintaan rakyat untuk
mengambil hasil hutannya juga tidak boleh, dan sekali keja-
dian pelanggaran atas ini (rakyat mengambil hasil hutan),
oleh pengadilan diputus harus membayar denda Rp 1000,-
(seribu rupiah), atas tuntutan pihak onderneming yang
“kuasa atas hukum dengan seisinya”. Banyak perkara terjadi
karena keadaan semacam itu, sampai sekarang.
5. Di desa Gempolsewu, Kabupaten Kendal terdapat tanah
erfpacht, terdiri dari:
Persil I, verponding no 20, surat ukur tanggal 14 Desember
1875, No. 189, akte tanggal 13 Februari 1912 No. 85, luas
tanah 122 bahu 44 ru persegi, atas nama Antine Josef van
Neer. Persil II, verponding no 59, surat ukur tanggal 30
Juli No. 238, akte tanggal 13 Februari 1912 No. 86, luasnya
68 bahu 280 ru persegi, dengan atas nama Antine Josef
van Neer
Luas semua ada 190 bahu 324 ru persegi, dan selalu ber-
tambah lebar karena berbatasan dengan sungai dan laut
Jawa. Tanah-tanah itu semua berupa sawah yang dikerjakan
oleh rakyat di situ dengan cara maro, dengan perjanjian-
perjanjian:
a. penggarap sawah mendapat bibit dari “pemilik erfpacht”
dengan mengembalikan nanti di waktu panen
b. pada waktu panen rakyat harus membawa semua padi-
nya ke gudang yang disediakan (dengan tanggungan
penggarap), dijemur di sana.
c. si penggarap diharuskan membayar uang repotan buat
setengah tahun f 2,- uang biaya membersihkan gudang
Rp. 150 dan untuk selamatan 1 gedeng padi.
Setelah semua dipenuhi barulah boleh mengambil padi

282