Page 585 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

Lampiran : XII

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
Instruksi No. 1. H. 50.
Kepada
Semua Residen

Nomor : H 12/1/3
Tanggal : 15 Januari 1950
Lampiran : -
Perihal : Penetapan minimun uang persewaan tanah
buat perusahaan pertanian

Berhubung dengan terbukanya kesempatan bagi para peru-
sahaan pertanian akan menjalankan perusahaannya masing-
masing maka pada waktu inilah persewaan tanah menjadi pen-
ting sekali.
a
Menurut Grondhuurordonnantie Stbl. 1918 No. 88 ) pasal 8
sub b harus ada ketetapan tentang minimum harga sewa yang
telah ada peraturannya termuat dalam Briblad 9030 dan 9089.
Menilik penjelasan daripada peraturan-peraturan tadi, mini-
mum harga sewa ditetapkan dengan perhitungan yang meru-
gikan petani, di halaman 226 bukunya Maassen en Hens deel I
eerste stuk, cetakan tahun 1934, terdapat suatu staat dari
“Handleiding tot berekening en vastelling van minimum
grondhuurprijzen zijn gesteld op de in geld uit gedrukte werklijke
huurwaarde, is echter bij de regelen terberekening vzn die prijzen
-juist omdat het minimum geldt- steeds gozergd, dat men aan den
lagen kant blijft”. Hal ini ternyata pula pada halaman 237 buku
tersebut.
Perlu kami kemukakan bahwa penetapan minimum
huurprijs penting artinya, bukan sebagai richtprijs, tetapi sebagai

a Meskipun undang-undang ini belum dicabut, pelaksanaan-pelaksanaan
disesuaikan dengan agraris politik Pemerintah RI yang agak berbeda dengan
agraris politik Pemerintah Hindia Belanda.

564