Page 588 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

hasil bersih pun seharusnya dengan harga pemerintah juga.
7. Jumlah minimum uang sewa tanah harus ditetapkan seka-
bupaten kecuali kalau dianggap perlu untuk menetapkan dua
macam buat sesuatu kabupaten. Buat keperluan itu di tiap-
tiap kabupaten supaya dibentuk suatu panitia yang terdiri
atas:
9 Bupati sebagai ketua dan anggota
9 Kepala Jawatan Pertanian sebagai anggota.
9 Wakil-wakil organisasi tani yang jumlahnya harus seim-
bang dengan
9 Wakil-wakil onderneming.
Jika di pandang perlu boleh dimasukkan sebagai anggota
dalam panitia juga wakil dari jawatan atau organisasi lain
asalkan jumlah anggota dengan begitu tidak menjadi ter-
lalu banyak sehingga tidak dapat bekerja lancar.
8. Panitia tersebut disiapkan bentuknya oleh Bupati Pemerintah
Daerah Kabupaten kemudian ditetapkan oleh Residen Peme-
rintah Daerah Karesidenan yang berhak mengatur kewajiban
panitia tersebut.
Panitia itu boleh di sebut: panitia penetapan minimum uang
sewa tanah.
9. Putusan panitia tentang minimum uang sewa tanah harus
mendapat pengesahan Residen (Pemerintah Daerah Karesi-
denan) lebih dahulu, kemudian atas perintah Residen di-
umumkan seperlunya. Dan dalam tempo sebulan sejak pengu-
muman itu oleh orang mengajukan keberatan-keberatan
kepada panitia masing-masing. Panitia melaporkan adanya
keberatan-keberatan itu disertai pendapatnya. Setelah berse-
lang sebulan, Residen (Pemerintah Daerah Karesidenan) mem-
beri putusan tentang keberatan-keberatan tadi kemudian
putusan itu pun diumumkan.
10.Persewaan tanah di bawah minimum yang telah ditetapkan
oleh Residen (Pemerintah Daerah ) adalah tidak sah menurut
hukum.
11. Lain daripada minimum uang sewa tersebut pemerintah
(Kementerian Kemakmuran) sedang merencanakan jumlah
uang sewa yang layak sebagai richtprijs. Selama richtprijs itu
567