Page 589 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

belum ditetapkan, kami pandang sebaiknyalah Paduka Tuan
berusaha mencapai persetujuan antara pihak tani dan on-
derneming.
12.Jika perundingan perundingan tentang itu tidak membawa
hasil sedang keadaanya mendesak, maka Residen (Pemerintah
Daerah Karesidenan) dapat menentukan richtprijs sendiri
dengan mengingat pendirian kedua belah pihak. Dalam hal
yang demikian kami mengharap segera laporan Paduka Tuan.
Pun turunan penetapan minimum uang sewa tanah richtprijs
sebagai hasil perundingan dan lain-lain yang Paduka Tuan
pandang perlu, kami harapkan menerima pelaporannya.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kepala Bagian Agraria
t. t. d.

S. REKSODIHARDJO

Tindasan:
1 . Semua Gubernur
2 . M. B. K. D.
3 . Kementerian Kemakmuran
4 . Kementerian Kehakiman
5. B. T. I.
6 . Petani Pusat.

568