Page 586 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

recthsgrond untuk membatalkan perjanjian persewaan bila mana
uang sewanya ternyata di bawah minimum grondhuurprijs tadi.
Demikianlah masih perlu adanya minimum grondhuurprijs
meskipun caranya pemerintah daerah menetapkan harus
menyimpang daripada peraturan bijblad-bijblad tersebut. Dalam
pada itu, akan mengganti peraturan-peraturan tadi dengan yang
baru dan yang sama jelasnya kini belum mungkin. Pelaporan-
pelaporan dari daerah belum kami terima dan peninjauan belum
dapat dijalankan. Maka dari itu di bawah ini hanya dapat kami
berikan instruksi dalam garis-garis besarnya saja.
Berhubung dengan sedang direncanakan Undang-undang
persewaan tanah oleh Panitia Agraria maka instruksi ini harus-
lah dianggap bersifat sementara.
Ini berarti pula bahwa Pemerintah Daerah Keresidenan bila-
mana dianggapnya perlu menilik keadaan, dapat menyimpang
daripada instruksi ini. Dalam hal itu kami mengharap supaya
paduka Tuan segera menyampaikan laporan yang singkat leng-
kap agar supaya bila dikehendaki kami dapat memberi pertim-
bangan lebih lanjut, dan mungkin memberi bahan bagi kami
untuk mengambil tindakan buat daerah lainnya.
1. Pesewaan tanah antara pabrik dan rakyat berdasarkan su-
karela dan hanya memperkenankan buat satu plantjaar. Jika
suatu jenis tanaman pabrik berumur kurang daripada seta-
hun, maka buat jenis tanaman itu persewaan tanah hanya
diperkenankan buat selama-lamanya satu tahun (12 bulan).
2. Luas tanah dari tiap-tiap desa yang boleh disewa tidak boleh
lebih dari 1/3 luasnya tanah-pertanian di desa itu.
3. Dalam usahanya mendapatkan tanah, pabrik harus berhu-
bungan lebih dahulu dengan Pamong Pradja setempat yang
berkewajiban mempertemukan wakil pabrik dengan wakil
organisasi rakyat tani yang ada untuk bersama menyelesaikan
soal-soal persewaan yang timbul di tempat itu.
4. Di dalam masa peralihan yang masih penuh sentiment ini
kami yakin bahwa Pamong Pradja akan mengambil sikap yang
bijaksana dengan menjauhkan tiap-tiap kesan seolah-olah
pemerintah akan lebih memihak kepada pabrik daripada
melindungi rakyat ini.
565