Page 166 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 166
Pengantar Hukum Tata Negara 155
45. Komite inilah yang diserahi mandat untuk mengawasi jalanya
pelaksanaan isi kovenan hak sipil dan politik pada semua negara
yang menjadi Pihak pada Kovenan.
Komite akan terdiri dari 18 (delapan belas) anggota, terdiri
dari warga negara dari negara-negara Pihak pada Kovenan
yang merupakan orang-orang yang bermoral tinggi dan diakui
kompetensinya di bidang hak asasi manusia, dan dikenal serta
memiliki pengalaman di bidang hukum. Anggota-anggota Komite
akan dipilih dan menjalankan tugas dalam kapasitas pribadi mereka.
Tidak mewakili negara atau organisasi tertentu.
Anggota-anggota Komite dipilih melalui pemungutan suara
yang rahasia dan dicalonkan oleh negara-negara Pihak pada
Kovenan, Setiap Negara Pihak pada Kovenan dapat mencalonkan
tidak lebih dari dua orang. Orang-orang tersebut harus merupakan
warga negara dari negara yang mencalonkan. Pemilihan anggota
Komite diselenggarakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anggota
Komite akan dipilih untuk jangka waktu empat tahun dan dapat
dipilih kembali apabila dicalonkan kembali. Setiap anggota Komite,
sebelum memulai tugasnya, wajib berjanji dengan sungguh-sungguh
dalam komite terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa
berpihak dan secara seksama.
Indonesia meratiikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya
Indonesia meratiikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No.11 Tahun 2005 tentang
