Page 161 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 161

150   Dian Aries Mujiburohman


            gigih  negara-negara  berkembang atau  dunia  ketiga  atas  tatanan
            internasional yang adil. Melalui tuntutan  atas  hak  solidaritas  itu,
            negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan
            ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya
            hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian;
            (iii) hak  atas  sumber  daya  alam  sendiri; (iv) hak  atas  lingkungan
            hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri. Inilah isi

            generasi ketiga  hak  asasi manusia  itu. Hak-hak  generasi ketiga  ini
            sebetulnya  hanya  mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan
            nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu. 280
                Menurut Jimly Asshiddiqie, ketiga generasi konsepsi HAM tersebut

            pada  pokoknya  mempunyai karakteristik  yang sama, yaitu  dipahami
            dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat
            dan  pemerintahan  dalam  suatu  negara. 281  Selanjutnya  Asshiddiqie
            memaparkan   konsep  HAM generasi keempat. Generasi keempat,
            berlandaskan  pada  pemikiran  bahwa  persoalan  HAM tidak  cukup
            hanya dipahami dalam konteks hubungan-hubungan kekuasaan yang
            bersifat  vertikal, tetapi mencakup  hubungan-hubungan  horisontal,
            antar kelompok masyarakat, antar golongan masyarakat, antar golongan
            rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di

            suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. 282


            C.  Instrumen Internasional Hak Asasi  Manusia


            1.  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
                Pada  tanggal 10 Desember  1948, Majelis  Umum  Perserikatan

            Bangsa-Bangsa memproklamasikan Universal Declaration of Human


            280  Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor)
                Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm, 16.
            281  Satya Arinanto, Op Cit., hlm. 82-83.
            282  Ibid.
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166