Page 162 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 151

Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya
disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia
dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum
hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya
pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara
universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota
PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang

berada di bawah yurisdiksi mereka. Deklarasi tersebut merupakan
tonggak sejarah bagi perkembangan HAM di dunia.
Dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
dimuatnya HAM dalam dokumen yang bersifat Internasional

merupakan suatu pengakuan terhadap keberadaan HAM, Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia dalam perkembanganya mempengaruhi
perkembangan HAM di berbagai negara. banyak negara yang
mencantumkan sejumlah hak yang terdapat di dalam deklarasi
dalam konstitusi negaranya. Termasuk dalam konstitusi Indonesia,
Kesadaran dari negara-negara untuk mengatur HAM lebih lanjut ke
dalam sistem hukumnya dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan
sekaligus penghormatan terhadap HAM.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdiri atas 30 pasal
yang memuat hak manusia di hampir seluruh aspek kehidupan. Isi
pasal-pasal tersebut, antara lain: bahwa setiap orang mempunyai
hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, diakui
kepribadiannya, memperoleh pengakuan yang sama dengan orang

lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam
perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak
bersalah kecuali ada bukti yang sah, masuk dan keluar wilayah suatu
negara, mendapatkan asylum (hak untuk memberi kesempatan
kepada suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga
negara asing yang melarikan diri), mendapatkan suatu kebangsaan,
mendapatkan hak milik atas benda, bebas mengutarakan pikiran