Page 167 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 167

156   Dian Aries Mujiburohman


            Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural
            Rights. Kovenan  ini mengukuhkan  dan  menjabarkan  pokok-pokok
            HAM di bidang ekonomi, sosial dan  budaya  dari DUHAM dalam
            ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri
            dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal.

                Pembukaan   Kovenan  ini mengingatkan  negara-negara  akan
            kewajibannya  menurut   Piagam  PBB untuk    memajukan    dan
            melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya
            untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur
            dalam  Kovenan  ini dalam  kaitannya  dengan  individu  lain  dan
            masyarakatnya, dan  mengakui bahwa, sesuai dengan   DUHAM,

            cita-cita  umat  manusia  untuk  menikmati kebebasan  sipil dan
            politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat
            tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat
            menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil
            dan politiknya.
                Pokok-pokok  Isi Kovenan   Internasional tentang Hak-hak

            Ekonomi, Sosial dan Budaya. Antara lain:
            1)  semua  rakyat  mempunyai hak  untuk  menentukan  nasibnya
                sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-
                negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang

                Tidak  Berpemerintahan  Sendiri dan  Wilayah  Perwalian, untuk
                memajukan perwujudan hak tersebut, (Pasal 1).
            2)  menetapkan kewajiban negara pihak untuk mengambil langkah-
                langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak
                yang diakui dan  memastikan  pelaksanaan  hak-hak  tersebut
                tanpa pembedaan apa pun, (Pasal 2).
            3)  menegaskan  persamaan  hak  antara  laki-laki dan  perempuan,
                (Pasal 3).
            4) negara  pihak  hanya  boleh  mengenakan  pembatasan  atas  hak-

                hak  melalui penetapan  dalam  hukum, sejauh  hal itu  sesuai
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172