Page 170 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 159

286
right of self determination (hak untuk menentukan nasib sendiri).
Wujud nyata dari pemikiran HAM dalam perkembangan berikutnya
adalah dimasukkannya konsepsi HAM dalam Rancangan Undang-
Undang Dasar yang disusun oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Junbi Coosakai) diadakan
pada tanggal 15 Juli 1945, anggota Moh. Hatta mengajukan usul agar
dalam undang-undang dasar diatur hak untuk mengeluarkan suara

287
dan hak untuk berkumpul dan bersidang. Menurut Sri Soemantri,
alasan Moh. Hatta untuk memasukkan hak-hak tersebut dalam
undang-undang dasar ialah agar negara yang akan didirikan kelak
tidak menjadi negara kekuasaan. 288

Berbeda dengan Soekarno dan Supomo yang menghendaki
masalah negara kekeluargaan dan hak-hak warga negara yang
tidak perlu memasukkan pengaturan mengenai HAM dalam UUD.
Perdebatan yang terjadi bertitik pangkal pada apakah negara harus
mengatur HAM dalam UUD 1945. Perdebatan dalam sidang-sidang
BPUPKI tersebut merupakan tonggak penting dalam diskursus hak
asasi manusia di Indonesia, yang memberi pijakan bagi perkembangan
wacana hak asasi manusia periode-periode selanjutnya.

Menurut Soekarno, Indonesia harus dibangun sebagai negara
kekeluargaan. Hal ini jelas dinyatakan dalam pidatonya di hadapan
Sidang Kedua BPUPKI 15 Juli 1945:

“.. Buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah
dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang

286 Bagir Manan, dkk, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi
Manusia di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 9.
287 Sri Soemantri Martosoewignjo, Rele Indonesia, makalah
disampaikan dalam Penataran Hukum Humaniter Internasional dan
Hukum HAM, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, 22 s.d. 25 Juni 1998 bekerjasama dengan (International
Committee of Red Cross (ICRC), hlm. 8.
288 Ibid.