Page 174 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 163

terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34).
Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi Konfrensi Meja Bundar
(KMB) di Den Haag, Belanda, menghasilkan pembentukan Negara
Republik Indonesia Serikat. Sebagai konsekuensi berdirinya Negara

Republik Indonesia Serikat, terjadi pergantian UUD 1945 menjadi
Konstitusi RIS 1949.
Pengaturan HAM dalam konstitusi RIS 1949, lebih lengkap dan
sempurna jika dibandingkan dengan UUD 1945. Pengaturan HAM

dalam konstitusi RIS sangat dipengaruhi oleh Universal Declaration
of Human Rights yang dirumuskan PBB pada 10 November 1948.
Konstitusi RIS 1949 pada Bab I Bagian V tentang Hak-Hak dan
Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia, mulai Pasal 7 sampai dengan
Pasal 33 mengatur mengenai hak-hak asasi manusia.
Selain mengatur mengenai hak asasi manusia, Konstitusi RIS

juga mengatur mengenai kewajiban asasi manusia dan kewajiban
asasi negara. Namun mengenai kewajiban asasi negara, Konstitusi
RIS tidak menggunakan kata negara, melainkan penguasa.
kewajiban asasi manusia diatur didalam Konstitusi RIS Pasal 23 dan
Pasal 31. Sedangkan kewajiban asasi negara diatur didalam Pasal 24
ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1, 2 dan 4),
Pasal 40, Pasal 41 ayat (1 dan 2).

Pada 15 Agustus 1950 terjadi lagi perubahan konstitusi
Indonesia. Konstitusi RIS 1949 digantikan oleh Undang-Undang
Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pemberlakuan UUDS 1950 ini
didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi
Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang
Dasar Sementara Republik Indonesia.

UUDS 1950 juga mengatur mengenai hak-hak asasi manusia,
terdapat dalam Bab I Bagian V sampai dengan Bagian VI dari Pasal
7 sampai dengan Pasal 43, pasal-pasal tentang hak asasi manusia ini
juga serupa dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yakni