Page 176 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 165

tersebut diatas. 297
Jaminan hak asasi manusia di Indonesia dalam tataran normatif
semakin maju. Setelah Amandemen Kedua UUD 1945, telah
memperkuat perlindungan HAM di Indonesia yang memastikan

bahwa sejumlah hak-hak asasi yang diatur merupakan hak
konstitusional. Sebelumnya, Indonesia telah menyusun kebijakan
HAM yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No. XVII tahun 1998
tentang Hak asasi Manusia. Secara umum Tap MPR ini berisi; i)
Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh
Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan
menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada

seluruh masyarakat, ii) Menugaskan kepada Presiden Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

untuk mer ber instrumen Perserikatan
tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, iii) Penghormatan,
penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat
dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran
dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan iv) Pelaksanaan

penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi
tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional
hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.
Pada tahun 1999, terbentuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia yang juga menjamin berbagai hak-hak asasi
warga Negara, Selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin,
juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur
tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sejak

297 Ibid.