Page 180 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 180

Pengantar Hukum Tata Negara  169


                  Pasal 1 ayat (13).
              4)  Tanggung jawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia: (a) Setiap
                  orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
                  tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (b)
                  Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
                  tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang
                  dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan

                  penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk
                  memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama,
                  moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam
                  masyarakat yang demokratis. (c) Negara bertanggung jawab atas
                  perlindungan, pema¬juan, penegakan, dan  pemenuhan   hak-
                  hak asasi manusia. (d) Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi
                  manusia, dibentuk  Komisi Nasional Hak  Asasi Manusia  yang

                  bersifat  independen  dan  tidak  memihak  yang pembentukan,
                  susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.


                  Penelusuruan terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia dalam
              konstitusi akan  menjadi tema  penting dilihat  sebagai bagian  dari
              kajian sistem ketatanegaraan yang ada. Karena pengalaman bangsa
              Indonesia yang berulang kali mengalami pergantian dan perubahan
              UUD, dan pergantian UUD dalam suatu negara, berarti peralihan dari
              tertib ketatanegaraan yang lama ke tertib ketatanegaraan yang baru,

              yang tentunya atau seharusnya menuju ke arah yang lebih sempurna
              dibandingkan sebelumnya, dan ini pulalah yang menjelaskan situasi
              pendekatan hukumnya pemerintah dalam hak asasi manusia.


              E.  Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

                  Dalam  sejarah  perkembangan  HAM, memperlihatkan  bahwa
              munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan
              absolut  yang pada  akhirnya  memunculkan  sistem  konstitusional
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185