Page 182 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 171

negara hukum menurut “The International Commission of Jurists”
301
itu adalah: (a) negara harus tunduk pada hokum, (b) pemerintah
menghormati hak-hak individu, (c) peradilan yang bebas dan tidak
memihak.

Menurt Sri Soemantri unsur yang terpenting dalam negara
hukum yang di rinci menjadi empat unsur yaitu: (a) bahwa pemerintah
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan
hukum atau peraturan perundang-undangan; (b) adanya jaminan
terhadap hak-hak azasi manusia; (c) adanya pembagian kekuasaan
dalam negara; (d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan
(Rechterlijke Controle). Dalam negara hukum yang pokok adalah
302
adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap,
tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa
negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum
positif, sehingga terutama warga negara yang bebas dari tindakan-
tindakan sewenang-wenang dari penguasa negara. 303
Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan

di dalam negara haruslah dipisah dan di bagi ke dalam kekuasaan
yang mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintah
juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan haruslah
dibatasi dengan aturan –aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi
disebut konstitusi. Salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara
hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas
dari kekuasaan lain dan tidak memihak. 304

301 ibid.
302 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara (Bandung, 1992),
hlm.10.
303 Soehino, Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah Negara
Hukum (Yogyakarta, 1985), hlm. 9.
304 Moh. Mahfud M.D, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia,
(Yogyakarta, 1999), hlm. 270-271.