Page 183 - Pengantar Hukum Tata Negara

172 Dian Aries Mujiburohman

Negara Indonesia adalah negara hokum, secara konstitusional
hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahkan secara
historis negara hukum (Rechtsstaat) adalah negara yang diidealkan
oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan
dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan. Perubahan
UUD 1945 juga mempertegas hak asasi yang bersifat individual,
baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara, serta hak-

hak kolektif warga negara. Hak yang dijamin dalam UUD 1945 pasca
perubahan juga tidak hanya meliputi hak sipil dan politik, tetapi
juga hak ekonomi, sosial dan budaya.
Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu sesuai dengan
alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “...maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...”. Sebagai negara
hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara
harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, inilah prinsip
nomokrasi yang dianut dalam UUD 1945.

Konstitusi mengatur ketentuan tentang HAM seperti pada Pasal
27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan rumusan yang
juga memberikan pembatasan dengan ketentuan bahwa dalam
pelaksanaannya akan diatur dengan Undang-Undang. Masuknya
pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa konsepsi negara hukum
dari tradisi Anglo Saxon yang bernama rule of law yang dapat dilihat

dari ketentuan Pasal 27 yang menentukan bahwa setiap warga
Negara berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan.
Namun pada saat yang sama juga dapat dilihat penggunaan istilah
rechtsstaat dan pelembagaan peradilan administrasi sebagai cermin
dianutnya konsep negara hukum yang bersumber dari tradisi Eropa
Kontinental.