Page 185 - Pengantar Hukum Tata Negara

174 Dian Aries Mujiburohman

305
ekonomi maka demokrasi tersebut ialah demokrasi ekonomi.
Frans Magnis Suseno menegaskan bahwa suatu negara bisa
dikatakan sebagai negara demokrasi apabila negara tersebut
memiliki perincian demokrasi di bidang-bidang: (i) negara hukum,

(ii) masyarakat dibawah kontrol masyarakat, (iii) pemilihan
umum yang bebas. (iv) prinsip mayoritas, (v) adanya jaminan
hak-hak demokratis. 306 Demokrasi tidak bisa ditegakkan tanpa
adanya kedaulatan hukum, kebebasan berpikir dan berpendapat,
persamaan hak bagi semua warga negara dimuka hukum dan
pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, kedaulatan hukum
adalah komponen yang harus ada dalam proses demokratisasi.

Demokrasi adalah wilayah yang luas, kadang tidak berujung
pangkal dan sarat dengan tafsir, tetapi nilai demokrasi yang
fundamental adalah konstitusionalisme baik dari segi sistem,
falsafah, maupun paradigma. 307 Demokrasi pada dasarnya adalah
people rule, dan didalam sistem politik yang demokratis warga
mempuyai hak, kesempatan dan suara yang sama didalam mengatur

pemerintahan didunia publik. 308
Telah banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli mengenai
demokrasi, oleh karenanya, deinisi tentang demokrasi berbeda-
beda tergantung dari setiap penulis yang memberikan pandangannya

sendiri tentang ciri-ciri demokrasi, salah satu ahli yang memberikan
deinisi adalah William Ebenstein yang menyebutkan ada tujuh

305 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan
Pelaksanaanya di Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994),
hlm. 25.

306 Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah
Filosois, (Gramedia: Pustaka Utama, 1995), hlm. 58.
307 Susilo Bambang Yudhoyono, Menuju Perubahan Menegakkan Civil
Society, Cetakan ke II, (Jakarta: Relawan Bangsa, 2004), hlm.129.
308 St. Sularto, Masyarakat Warga dan Pergulatan Demookrasi, Cet.1
(Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 113.