Page 189 - Pengantar Hukum Tata Negara

178 Dian Aries Mujiburohman

bagi warga negara sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak
dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis; ketiga,
demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas sebagai
warga negara daripada alternatif lain yang memungkinkan; keempat,
demokrasi membantu orangorang untuk melindungi kepentingan
pokok mereka; kelima, hanya pemerintahan yang demokratis yang
dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang

untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu
untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri; keenam,
hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan
kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab
moral; ketujuh, demokrasi membantu perkembangan manusia lebih
total daripada alternatif lain yang memungkinkan; kedelapan, hanya
pemerintah yang demokratis yang dapat membantu perkembangan

kadar persamaan politik yang relatif tinggi; kesembilan, negara-
negara demokrasi perwakilan modern tidak pernah berperang
satu sama lain; kesepuluh, negara-negara dengan pemerintahan
yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara
dengan pemerintahan yang tidak demokratis. 319

2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi menjadi kondisi yang tidak dapat ditolak merupakan
tatanan yang meletakan peradaban kehidupan negara yang lebih
baik. Setidaknya hal itu ditunjukkan dengan berkembangnya sistem
320
demokrasi dalam dunia global. Artinya demokrasi sudah menjadi

319 Didik Sukriono, Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia,
Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009, Hlm. 9-10.
320 Lihat Samuel P.Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, (Jakarta:
Pustaka Utama Graiti, 1995). Studi Huntington menunjukkan bahwa
lebih dari 30 negara di Eropa Selatan, Eropa Timur, Amerika Latin dan
Asia Timur, pada akhir abad ke-20 telah mengalami transisi dari sistem
politik non demokratis ke sistem politik demokratis. Huntington
menyebut kecendrungan ini sebagai “gelombang demokratisasi ketiga”.