Page 191 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 191
180 Dian Aries Mujiburohman
nilai. Kenyataan ini sebenarnya merupakan modal sosial, 324 dalam
istilah Fukuyama, dalam kerangka membangun demokrasi yang
bersendikan budaya bangsa yang luhur di Indonesia. Persoalannya
325
ternyata seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Buchori, bahwa
kita telah terjebak pada pandangan yang menempatkan demokrasi
hanya sebagai sistem politik bukan sebagai sistem sosial dan sistem
nilai. Inilah kemudian barangkali yang mengakibatkan gagalnya
konsolidasi demokrasi Indonesia. Akibatnya kita masih terpuruk
dalam friksi-friksi kepentingan politik yang tidak menguntungkan
kepentingan bangsa Indonesia.
Mahfud MD menambahkan bahwa sesuai dengan Pancasila dan
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 negara Indonesia memakai asas kedaulatan
rakyat dimana demokrasi yang terjadi ialah demokrasi perwakilan
dengan sistem presidensial, hal inilah yang telah terjadi berabad-abad
di dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sehingga demokrasi
yang di praktekan di Indonesia memiliki corak khusus dan ke khas
dibandingkan dengan negara lain. 326 Adapun ke khususan sifat dari
327
demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah :
a) Aparatur demokrasi tertinggi di Indonesia adalah Majelis
Permusyawaratan Rakyat ialah penjelmaan dari seluruh rakyat
Indonesia, dengan komposisi anggota DPR dan DPD maka MPR
merupakan respresentasi dari seluruh rakyat Indonesia.
b) Aparatur tertinggi di tingkat pusat dibagi kedalam poros-poros
kekuasaan, tidak hanya terdiri dari tiga kekuasaan. Adapun
324 Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of
Prosperity, (Washington: Free Press, 1995).
325 Mochtar Buchori, “Mengembangkan Demokrasi di Indonesia: Prospek
dan Tantangan”, dalam Sukowaluyo Mintorahardjo, Ed. Demokrasi
Indonesia Dalam Proses Menjadi (Jakarta: LkaDe, 2003), hlm. 5.
326 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, edisi
revisi, Cet ke-2, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 87.
327 Ibid.