Page 194 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 194
Pengantar Hukum Tata Negara 183
faktor diatas dan ketidakmampuan partai yang tergabung dalam
konstituante untuk mencapai konsesus mengenai dasar negara
untuk undang-undang dasar baru, sehingga Soekarno mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sekaligus mengakhiri masa demokrasi
parlementer.
b. Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin menonjolkan dominasi kekuasaan oleh
Presiden, bahkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif
turut campur tangan di bidang yudikatif dan legislatif. Pada bidang
yudikatif presiden melakukan pembatasan terhadap kebebasan
badan pengadilan dan pada bidang legislatif presiden meniadaan
fungsi kontrol DPR. Selain itu terjadi pembatasan peranan peran
partai politik, meluasnya peran ABRI sebagai kekuatan sosial-
politik, dan semakin berkembangnya pengaruh komunis. Demokrasi
terpimpin di Indonesia diterapkan semenjak Dekrit Presiden 5 Juli
1959 sampai 30 September 1965 (G 30 S/PKI).
Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang di pimpin dan
ditentukan oleh presiden, puncaknya dapat dilihat TAP MPRS
No.III/1963 yang mengangkat Pemimpin Besar Revolusi Indonesia
Bung Karno menjadi Presiden Seumur hidup. Hal ini adalah bentuk
penyelewengan terhadap UUD 1945 misalnya pengankatan Presiden
seumur hidup membatalkan masa jabatan Presiden lima tahun
dalam UUD 1945 dan membubarkan DPR hasil pemilihan umum
padahal Presiden tidak mempuyai wewenang tersebut.
Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 332 menurut Bintan R.
Saragih dilatar belakangi oleh; pertama, faktor kabinet yang tidak
Pelaksanaanya Di Indonesia, Op.cit, hlm. 128.
332 Dekrit Presiden berisi pernyataan; 1) pembubaran konstituante, 2)
tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950, (3) berlaku kembali UUD
1945, (4) Pembentukan MPRS dan DPRS.
