Page 199 - Pengantar Hukum Tata Negara

188 Dian Aries Mujiburohman

AS Hikam fungsi Pemilu adalah memberikan dan memperkuat
legitimasi politik kepada penguasa sehingga eksitensi, kebijakan
dan program kerja dapat terwujud. 341 Jadi kemauan rakyat yang
dinyatakan dalam pemilu merupakan legitimasi bagi penguasa
negara untuk memerintah selama periode tertentu. Di Indonesia
342
lima tahun sekali. Pemilu yang bebas merupakan suatu keharusan
dan merupakan suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi.

Pemilihan umum yang bebas berarti bahwa dalam suatu jangka waktu
tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan
hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara
dan masyarakat, dan terhadap orang-orang yang harus melaksankan
kebijaksanaan itu. 343

2. Pemilu di Indonesia

Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali Pemilu yakni
satu kali era Soekarno (1955), enam kali era Soeharto (1971, 1977,
1982, 1987, 1992 dan 1997), serta empat kali era reformasi (1999, 2004
dan 2009, 2014), namun ternyata format pemilu di Indonesia yang

ideal masih dalam proses penyesuaian.

a) Pemilu tahun 1955
Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam
sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemilu 1955 dilaksanakan

pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin
Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk
memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih
anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955.

341 Ibid, hlm. 45.
342 Harun Alrasid, Pemilihan Umum Sebagai Perwujudan Kedaulatan
Rakyat, (Jakarta: STIH IBLAM.2004), hlm. 4.
343 Abdul Bari Azed, Hukum Tata Negara Indonesia; Kumpulan Tulisan,
(Jakarta: In-Hill-Co, 1991), hlm. 1.