Page 195 - Pengantar Hukum Tata Negara

184 Dian Aries Mujiburohman

bertahan lama, kedua, faktor Presiden (konstitusional) Presiden,
ketiga, faktor tentara (ABRI), keempat, kegagalan mencapai suara 2/3
333
dalam pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat Konstituante.
Berbagai pendapat berbeda mengenai dekrit presiden 5 Juli 1959
tersebut dianggap diterima oleh rakyat Indonesia karena tidak ada
lembaga negara yang nyata-nyata yang menentang dekrit tersebut,
yang ada jutru sebaliknya, yaitu penerimaan dekrit tersebut oleh

334
Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955,
selain itu, dipandang dapat mengakomodasi aspirasi politik dua
golongan yang berbeda di konstituante, Partai politik islam dapat
menerima dekrit Presiden tersebut karena dalam konsidernya
dinyatakan,”Piagam Jakarta Menjiwai UUD 1945” sedangkan
golongan lain juga dapat menerimanya, karena kembali ke UUD 1945
berarti Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia. 335 Bahkan

dekrit mendapat dukungan luas dari masyarakat, Mahkamah Agung
dan ABRI. 336

c. Demokrasi Pancasila
Istilah Demokrasi Pancasila digunakan secara resmi mulai tahun

1968 melalui Tap MPR No. XXXVII/MPR/1968 tentang Pedoman
Pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Esensi demokrasi Pancasila
adalah kerakyatan yang dipimin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

333 Martin H. Hutabarat, Zairin Harahab, Dahlan Thaib, Ed. Hukum
dan Politik Indonesia; Tinjaun Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi
Daerah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 38.
334 Menurut Harun Alrasid pembubaran susunan DPR itu karena
ditolaknya anggaran yang diusulkan pemerintah, maka dipakai
anggaran sebelumnya, jadi bukan DPR yang dibubarkan, Lihat Harun
Alrasid, Pengisian Jabatan Presiden, Op.cit, hlm. 19.
335 Ahmad Syaii Ma’arif, Islam dan Masalah Negaraan, (Jakarta: LP3ES,
1985), hlm. 181.
336 MJ Kasiyanto, Masalah Sospol dalam Pembangunan; Kharismatik,
Fundamentalis, Revolusi, Gagal Membangung. (Jakarta: Yayasan Tri
Mawar, 1995), hlm. 168.