Page 200 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 189

Pemilu 1955 dilaksanakan dengan asas: (a) Jujur, artinya bahwa
pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, (b) Umum, artinya semua warga negara
yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai
hak memilih dan dipilih (c) Berkesamaan, artinya bahwa semua warga
negara yang telah mempunyai hak pilih, mempunyai hak suara yang
sama, yaitu masing-masing satu suara, (d) Rahasia, artinya bahwa

pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh
siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya, (e)
Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya
menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan
dari siapapun dan dengan cara apapun, (f) Langsung, artinya bahwa
pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya,
tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan
pemilihan umum 1955 adalah UUDS 1950 dan UU No. 7 Tahun 1953.
Pemilu tersebut dilaksanakan dalam sistem parlementer dengan
sistem multi partai. Ada dua alasan penting diadakan pemilu 1955,
yaitu; a) untuk mengakhiri krisis kabinet yang silih berganti, b) akan
dapat menciptakan parlemen yang representatif serta mempuyai

kekuatan moril dan sekaligus melakukan penyaringan partai-partai
yang banyak jumlahnya. Bahkan Pemilu 1955 juga diharapkan bisa
menghasilkan UUD baru penganti UUDS 1950 melalui konstituante
hasil pemilu. 344

Peserta pemilihan umum 1955 tidak hanya diikuti oleh partai
politik, tetapi juga diikuti oleh organisasi maupun perorangan.
Pemilu 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
diikuti 36 partai politik, 34 organisasi, dan 48 perorangan, sedangkan

344 Abdul Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,
(Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
RI, 2006), hlm. 90.