Page 205 - Pengantar Hukum Tata Negara

194 Dian Aries Mujiburohman

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012 mengatur beberapa
perubahan pokok tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyempurnaan tahapan
penyelenggaraan pemilu, persyaratan partai politik menjadi peserta
pemilu, pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu, batas

waktu v politik calon peserta
penggunaan hak memilih Warga Negara Indonesia, sistem
informasi data pemilih, penyusunan daftar pemilih, kampanye
pemilu, pemungutan suara, kriteria penyusunan daerah pemilihan,
penentuan ambang batas, sistem pemilu proporsional, penetapan
calon terpilih, dan penanganan laporan pelanggaran pemilu,
serta pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran
administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu,
sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. 347

C. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem
politik Indonesia merupakan amanat UUD 1945 sebagai upaya untuk
menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat merupakan hak asasi manusia. Partai politik diakui sebagai
bagian dari tata kehidupan bernegara, hal itu dapat dilihat pada
ketentuan Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Peserta

pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Pasal

347 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).