Page 210 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 199

Ketentuan yang mengatur tentang pencalonan presiden melalui
partai politik pada pemilihan presiden diatur dalam Pasal 6A
UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi: “Pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum
pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan pasal tersebut, ada dua
hal penting yang perlu ditegaskan, pertama, pemilihan presiden dan

wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, artinya ada pelibatan
rakyat dalam memilih presiden dan wakil presiden yang sebelumnya
dipilih oleh MPR, kedua, calon presiden dan wakil presiden diusulkan
oleh partai politik peserta pemilu, artinya adanya pelibatan partai
politik. Selain partai politik tidak bisa mengajukan calon presiden
dan wakil presiden, partai politik harus menjadi peserta pemilu
yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, partai politik

yang tidak menjadi peserta pemilu tidak bisa mengajukan calon
presiden dan wakil presiden, karena partai politik peserta pemilu
sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi partai politik
peserta pemilu.
Secara konstitusonal, partai politik adalah satu-satunya
lembaga yang mempuyai kekuatan politik untuk mengajukan calon

Presiden, ketentuan yang mengatur tentang bagaimana cara partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu menjaring calon
presiden dan wakil presiden, kemudian siapa tokoh yang akan
di ajukan menjadi presiden dan wakil presiden oleh partai politik
atau gabungan partai politik, peraturan perundang-undangan tidak
mengaturnya, pelaksanaanya diserahkan berdasarkan kebijakan dan
keputusan internal partai politik atau gabungan partai politik.

Tidak adanya aturan atau tatacara penjaringan calon presiden
dan wakil presiden dari partai politik atau gabungan partai politik,
maka partai politik menyikapinya berbeda-beda. Dalam praktek
kepartain di Indonesia, ada beberapa cara mengajukan calon