Page 212 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 201

Hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga dengan konvensi,
kebiasaan ketatanegaraan atau hukum adat. dalam konteks
penjelasan UUD 1945 asli hukum dasar yang tidak tertulis adalah
konvensi karena dalam akhir kalimat “aturan-aturan dasar yang
timbul dan terpelihara dalam praktek penyelengaraan negara
meskipun tidak tertulis”.

Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan mempuyai kekuatan
yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan,
bahkan sering kali kebiasaan ketatanegaraan dapat mengeser
peraturan hukum yang tertulis. 356 Konvensi tidak mempuyai daya
paksa secara hukum, sanksi hukum, upaya hukum atau lembaga

yang dapat secara langsung digunakan untuk mendorong atau
memaksa penaatan terhadap konvensi. 357
Menurut Ismail Sunny menyebutkan bahwa konvensi
ketatanegaraan dapat diartikan sebagai perbuatan ketatanegaraan
yang dilakukan berulang sehingga dapat diterima dan ditaati dalam
praktek ketatanegaraan suatu negara, walaupun perbuatan tersebut

bukan hukum. Apa yang mendorong ketaatan terhadap konvensi,
358
Dicey mengutarakan dua faktor yang biasanya dipergunakan sebagai
dasar ketaatan pada konvensi, yaitu: (a) the fear of impeachman; dan
(b) the force of public opinion. 359

Di dalam UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak
ada ketentuan yang mengatur tentang konvensi, hanya mengatur
tentang Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil

356 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, cet. Kelima, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH
UI, 1983), hlm. 50.
357 Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, (bandung: armico, 1987), hlm.
49.
358 Ismail Sunny, Pengeseran Kekuasaan Eksekutif, (Jakarta:Aksara baru,
1986), hlm 31-46.
359 Ibid.