Page 209 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 209

198   Dian Aries Mujiburohman


            politik adalah: (a) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia
            sebagaimana   dimaksud   dalam   Pembukaan    Undang-Undang
            Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945; (b) menjaga  dan
            memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia; (c)
            mengembangkan    kehidupan  demokrasi berdasarkan    Pancasila
            dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan
            Republik Indonesia; dan(d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh

            rakyat  Indonesia. Sedangkan  tujuan  khusus  Partai Politik  adalah:
            (1) meningkatkan  partisipasi politik  anggota  dan  masyarakat
            dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
            (2) memperjuangkan   cita-cita  Partai Politik  dalam  kehidupan
            bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (3) membangun etika
            dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
            bernegara. Tujuan Partai Politik diwujudkan secara konstitusional. 355


            3. Partai Politik dan Pencalonan Presiden
                Salah satu fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik
            atau memilih para pemimpin. Partai politik dibentuk dimaksudkan

            untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader
            pemimpin, termasuk menyeleksi calon Presiden.
                Secara  konstitusonal, partai politik  adalah  satu-satunya
            lembaga yang dapat mengajukan calon presiden, akan tetapi tidak
            ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana cara partai politik
            menjaring calon  presiden, penjaringan  calon  presiden  oleh  partai

            politik lazimnya dengan cara Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan
            Nasional, dan  Muktamar, tidak  berbeda  dengan  cara  pemilihan
            ketua  umum  partai, penjaringan  calon  presiden  yang relatif  baru
            adalah dengan cara konvensi pemilihan calon presiden.



            355  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2008  tentang
                Partai Politik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008
                Nomor  2, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
                4801).
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214