Page 213 - Pengantar Hukum Tata Negara

202 Dian Aries Mujiburohman

Presiden. Begitu juga dalam aturan hukum konstitusi tertinggi
partai seperti AD/ART partai. Dalam AD/ART partai pada umumnya
melakukan pemilihan calon presiden dengan cara kongres/
musyawarah nasional atau rapat Pimpinan Nasional (rapimnas).
Ketentuan yang mengatur tentang konvensi belum diatur dalam AD/
ART partai baik oleh partai Golkar maupun oleh partai Demokrat
yang telah melaksanakan konvensi, landasan hukum konvensi partai

Golkar adalah Rapat Pimpinan Nasional, sedangkan dalam AD/ART
partai Demokrat, kewenangan menetapkan calon presiden partai
Demokrat berada di tangan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Dalam perpekstif hukum tatanegara, apakah konvensi pemilihan

calon presiden yang dilakukan oleh partai politik termasuk dalam
katagori konvensi ketatanegaraan. Jika dilihat pengertian konvensi
dari beberapa ahli di atas konvensi nasional yang dilakukan oleh
partai politik tidak termasuk dalam konvensi ketatanegaraan,
karena konvensi ketetanegaraan harus dilakukan berulang-ulang
sehingga dapat diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan.
Dalam prakteknya, konvensi yang dilakukan oleh partai Golkar
tidak dilaksanakan secara berkelanjutan pada masa Jusuf Kalla dan
Aburizal Bakri sebagai ketua umum. Begitu juga dengan Partai

demokrat akan sulit menjaga tradisi konvensi pemilihan calon
presiden yang akan datang, hal ini disebabkan oleh Presidensial
Treshold yang terlalu tinggi dan sistem multipartai yang dianut.
Konvensi nasional pemilihan calon presiden yang dilakukan oleh

partai politik dapat dikembangkan menjadi konvensi ketatanegaraan,
jika konvensi dilakukan berkelanjutan, ditumbuhkan, dikembangkan
dan sekaligus mengisi kekosongan hukum karena belum ada
peraturan yang mengaturnya, jika perlu konvensi nasional harus

dik atau dituangkan dalam peraturan-perundangan.

Pilihan konvensi dalam penjaringan calon presiden oleh
partai politik tentu lebih baik dibandingkan dengan mekanisme