Page 217 - Pengantar Hukum Tata Negara

206 Dian Aries Mujiburohman

pelaksanaan konvensi, karena akan sulit mencapai suara mayoritas,
suara akan tersebar dalam partai.
Konvensi pemilihan calon presiden yang dilakukan oleh partai politik
adalah cara yang baik dalam menata kehidupan demokratis di internal

partai, cara yang harus di tradisikan, dikembangkan, di budayakan, dan
diatur dalam Peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-
undang Pemilihan Presiden maupun dalam AD/ART partai, sehingga
konvensi mempuyai kedudukan hukum dan politik yang kuat dalam
pelaksanaanya. Hasil konvensi mempuyai kekuatan yang tetap, hasil
konvensi dapat langsung diusung menjadi calon presiden.

Konvensi nasional di Indonesia baru merupakan wacana dan
fenomena ketatanegaraan dan belum mempuyai tradisi kemapanan,
konvensi hanya digunakan dalam kepentingan tertentu. Karena
hal-hal khusus, saat sebuah partai terganjal permasalahan akut
seperti korupsi yang membuat elektabilitas partai turun, disamping
itu konvensi belum menjadi tradisi yang kukuh dalam sistem
kepartaian di Indonesia sebagaimana di Amerika, sehingga dalam

pelaksanaanya menjadi polemik hukum dan politik di masayarakat.
Walapun konvensi menjadi polemik hukum dan politik, tetapi
terkandung hal–hal positif: Pertama, sebagai pendidikan politik
berdemokrasi di internal partai, kedua, konsolidasi di internal
partai, ketiga, memperbaiki citra positif, keempat, konvensi sebagai
proses rekrutmen calon pemimpin nasional menegasikan oligarki
akut dalam tubuh partai politik.

4. Pembubaran Partai Politik
Partai politik merupakan cermin kemerdekaan berserikat,
berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan

hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh UUD 1945.
Pada prinsipnya negara harus mengakui hak setiap orang untuk
berorganisasi secara bebas dalam partai politik, pelarangan dan