Page 218 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 207

pembubaran paksa partai politik hanya dimungkinkan dalam kasus
partai politik itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan
ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan
UUD 1945 serta kegiatan partai politik atau akibat yang ditimbulkan
bertentangan dengan UUD 1945. 361

Partai politik dapat dibubarkan apabila: a) membubarkan diri
atas keputusan sendiri sesuai dengan AD/ART partai politik, b)
menggabungkan diri dengan partai politik lain, dapat dilakukan
dengan cara menggabungkan diri membentuk partai politik
baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru, dengan
konsekuensi mendaftarkan kembali sesuai syarat-syarat yang telah

ditentukan undang-undang dalam pembentukan partai politik
atau menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang,
dan tanda gambar salah satu partai politik, tidak diwajibkan untuk
memenuhi ketentuan tentang pembentukan partai politik, c)
dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan pemohon adalah
Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri
yang ditugasi oleh Presiden.

Dalam hal permohonan pembubaran partai politik dikabulkan
oleh Mahkamah Konstitusi, maka pelaksanaanya dilakukan dengan
membatalkan status badan hukumnya. Dengan memerintahkan
kepada Pemerintah untuk: (a) menghapuskan partai politik yang
dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima; (b)

mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik
Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.
Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah antara lain berkaitan
dengan: 362

361 Lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008
tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.
362 Ibid, Pasal 10.