Page 219 - Pengantar Hukum Tata Negara

208 Dian Aries Mujiburohman

a) pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-
simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
b) pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai
politik yang dibubarkan;
c) pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang
dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;

d) pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang
dibubarkan.

Putusan Mahkamah tentang pembubaran partai politik
disampaikan kepada Pemerintah sebagai pemohon, termohon,
Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah
Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung. 363

363 Ibid, Pasal 11.