Page 215 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 215

204   Dian Aries Mujiburohman


            Partai PKS menggelar  Pemilihan  Raya  (Pemira) untuk  menjaring
            nama-nama calon presiden dari kalangan internal.
                Konvensi yang telah  dilakukan  oleh  Partai Golkar  dan  Partai
            Demokrat  tidak  dilaksanakan  by design, akan  tetapi dilakukan

            karena  by accident,by design  adalah  diatur  dan  direncakan  secara
            baik, sedangkan by accident karena ada hal-hal yang khusus seperti:
            a) Elektabilitas partai turun, disebabkan oleh kader yang tersangkut
            masalah hukum dan tindak pidana korupsi; b) Konvensi dilakukan
            untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas partai.

                Pelaksanaan konvensi partai Golkar dikarenakan masalah hukum
            yang menjerat Akbar Tanjung selaku ketua umum dalam kasus Dana
            Non Budgeter Bulog,  dan stigma Partai Golkar sebagai penyokong
                               360
            utama Soeharto pada masa Orde Baru. Sedangkan masalah hukum
            partai Demokrat  yang menjerat  elit  partai yang dituduhkan  kasus
            tindak pidana korupsi yang membawa akibat turunya elektalibilats
            partai demokrat  seperti kasus  proyek  Hambalang. Hal-hal khusus
            tersebut yang melatarbelakangani partai Golkar dan Partai Demokrat

            melaksanakan konvensi pemilihan calon presiden.
                Konvensi yang dilakukan oleh Partai Golkar merupakan bentuk
            konvensi secara  internal, karena  diikuti oleh  orang-orang dalam
            Partai Golkar  dan  hak  pemilih  berada  pada  pengurus/atau  utusan

            dari cabang, daerah, maupun  pusat  dari partai tersebut. Berbeda
            dengan partai Demokrat, peserta konvensi diikuti oleh orang dalam
            partai dan orang diluar partai dengan sistem diundang oleh Majelis
            Tinggi, tidak dilakukan pembukaan pendaftaran untuk ikut konvensi,
            dan hak pemilihnya disamping pengurus partai tingkat pusat hingga
            pengurus tingkat daerah, ditambahkan dengan sistem Survei.




            360  Untuk lebih jelas masalah hukum akbar tanjung, lihat Amir Syamsudin,
                Nurhasyim  Ilyas, Yosef  B. Badeoda,  Putusan Perkara Akbar Tanjung:
                Analisis Yuridis Para Ahli Hukum,  (Jakarta: Pustaka  Sinar  Harapan,
                2004).
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220