Page 211 - Pengantar Hukum Tata Negara

200 Dian Aries Mujiburohman

presiden dan wakil presiden: (a) partai politik yang memenuhi
electoral treshold/presidensial treshold dapatmengajukan calon
presiden dan wakil presiden sendiri tanpa berkoalisi dengan partai
lain, siapa yang dicalonkan, biasanya adalah ketua umum/Dewan
Syuro/Dewan Pembina atau presiden partai bersangkutan yang
menjadi calon presiden atau wakil presiden. (b) Partai yang tidak
memenuhi electoral treshold/presidensial treshold harus berkoalisi,

baik berkoalisi dengan 2 (dua) partai atau lebih, bersama-sama
mengajukan calonkan dan wakil presiden, siapa yang di calonkan,
tergantung dengan kebijakan dan keputusan partai berkoalisi. Pada
umumnya partai yang lebih rendah electoral treshold/presidensial
treshold akan menjadi wakil presiden.

Dalam konteks Indonesia, cara yang relatif baru untuk menjaring
atau menyeleksi calon presiden dan wakil presiden dari partai politik
adalah dengan cara “Konvensi Nasional”, cara ini jarang dilakukan
oleh partai politik, dalam sejarah kepartaian, hanya partai Golkar
dan Partai Demokrat yang telah melakukan konvensi. Konvensi
nasional adalah penjaringan calon presiden atau wakil presiden dari
partai politik yang kemudian akan didukung untuk dicalonkan pada
pemilihan Presiden.

Pengaturan tentang konvensi calon presiden dan wakil presiden
dari partai politik belum diatur dalam peraturan perundang-
undangan, di dalam penjelasan UUD 1945 asli, juga tidak mengatur
secara jelas tentang konvensi ketatanegaraan, hanya menyatakan

disamping UUD berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis.
Penjelasan UUD 1945 berbunyi:
“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari
hukum dasar negeri itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum
dasar yang tertulis sedang disampingnya Undang-Undang
Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis,ialah
aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelengaraan negara meskipun tidak tertulis”.