Page 214 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 203

penjaringan calon presiden dengan cara-cara lain. Konvensi dapat
memutus mata rantai sistem kepartaian di Indonesia yang cenderung
oligarkis. Tradisi partai politik di Indonesia, pimpinan tertinggi partai
secara otomatis akan dicalonkan menjadi presiden, atau paling tidak
keputusan siapa yang menjadi calon presiden itu ditentukan oleh
para elite partai. elit politik yang berkuasan biasanya tidak meyukai
konvensi partai politik, karena konvensi dianggap sebagai ancaman

terhadap status quo politik. Penjaringan calon presiden dengan cara
konvensi dapat memberikan kesempatan pada calon diluar partai
(independent) ikut berkompetisi untuk menjadi calon presiden.
Dalam konteks Indonesia, konvensi yang dilakukan partai

politik untuk pemilihan calon presiden atau wakil presiden sulit
dilakukan, karena sistem kepartaian menganut sistem multipartai,
hanya partai yang memiliki presidential thresholdyang dapat
mengajukan calon presiden, untuk mencapai kemenangan mutlak
dalam pemilu legislatif sulit dilakukan, partai politik yang memiliki
presidential threshold akan sulit melakukan konvensi partai selama
sistem kepartaian masih multipartai, karena belum tentu pemilu
selanjutnya akan mendapatkan presidential threshold lagi. Apalagi
partai yang tidak mencapai presidential threshold tidak ada gunanya

melaksanakan konvensi partai politik. selama sistem multi partai
yang dianut akan sulit melakukan tradisi untuk melaksanakan
konvensi partai. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil konvensi
partai Demokrat, pemenang konvensi partai Demorat Dahlan Iskan
tidak bisa maju menjadi calon presiden, karena partai Demokrat
tidak bisa mencapai presidential threshold yang disyaratkan oleh
undang-undang.

Konsep konvensi “diadopsi” atau “adaptasi” dari sistem konvensi
yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat, dalam wacana politik
di Indonesia proses adopsi dan adaptasi terhadap konvensi telah
dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat, berbeda dengan