Page 208 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 197

ini biasanya terjadi perbedaan kecil pada gaya kepemimpinan dari
pimpinan partai politik yang bersangkutan.

2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Pada umumnya, ahli ilmu politik membagi empat fungsi partai
politik, fungsi partai politik menurut meriam budiardjo: (i) sebagai
sarana komunikasi politik; (ii) sebagai sarana sosialisasi politik;
(iii) sebagai sarana rekrutmen politik; (iv) sebagai sarana pengatur
konlik. 353 Sedangkan menurut Sigmund Neuman tugas utama
partai politik adalah: (i) mengatur kehendak umum yang kacau; (ii)
mendidik warga negara untuk bertanggung jawab secara politik; (iii)

menjadi penghubung antara pemerintah dan pendapat umum; (iv)
memilih para pemimpin. 354
Fungsi partai politik adalah sebagai sarana: (a) pendidikan
politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara

Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) penciptaan iklim
yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk
kesejahteraan masyarakat; (c) penyerap, penghimpun, dan penyalur
aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan
kebijakan negara; (d) partisipasi politik warga negara Indonesia;
dan (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik
melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan
dan keadilan gender.

Partai politik pada prinsipnya memiliki tujuan, baik tujuan
yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Berdasarkan
Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008 menyebutkan tujuan umum partai

353 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2002, hlm. 163-164.
354 Miriam Budardjo, Partisipasi dan Partai Politik sebuah bunga rampai,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1982, hlm. 63-64.