Page 202 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 191

c) Pemilu Era Reformasi (1999, 2004, 2009, 2014)
Pemilu 1999 adalah pemilu pertama setelah setahun lengsernya
Soeharto, dengan mengunakan dasar hukum adalah UU No. 2 Tahun
1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan

Umum, dan UU No 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR dan DPRD.
Pemilu pertama pasca Orde Baru (era reformasi) pada tahun
1999 ditandai dengan semangat demokratisasi dan menjunjung

tinggi HAM, tetapi juga diwarnai euphoria kebebasan dan semangat
resistensi terhadap semua hal yang berbau Orde Baru, sehingga
terkesan irrasional dan emosional. Sistem pemilu yang digunakannya
tetap sistem proporsional dengan sedikit diberi warna distrik. 346
Pemilu 1999 yang multi partai ternyata tidak menghasilkan partai
pemenang dengan suara mayoritas mutlak seperti terjadi dimasa

Orde Baru, misalnya PDI Perjuangan yang memenangkan Pemilu
1999 dengan suara 33,74 persen ternyata tidak bisa mendudukkan
calonnya menjadi Presiden, bahkan PKB yang hanya urutan keempat
dan hanya mempuyai suara 12,61 persen bisa menjadi Presiden.
Adapun partai 5 besar pemenang pemilu adalah PDIP, GOLKAR,
PPP, PKB dan PAN, implikasi dari kondisi tersebut ialah munculnya
gagasan Pemilihan Presiden langsung.

Pemilu 2004 dan 2009 diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat
(2) UUD 1945 menyatakan: Pemilihan Umum diselengarakan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Pada Pasal 22E ayat (6): Ketentuan lebih lanjut
tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Kemudian

diterbitkan undang-undang: (a) UU No. 31 Tahun 2002 tentang

346 Abdul Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,
(Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
RI, 2006), hlm. 92-93.