Page 198 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 198
Pengantar Hukum Tata Negara 187
Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan
maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara,
baik di bidang legislatif maupun eksekutif. 339
Ketentuan tentang Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22E
UUD 1945 yang menyatakan:
1) Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah partai politik.
4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Daerah adalah adalah perseorangan.
5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan
undang-undang.
Fungsi dari di selengarakan Pemilu; a) sarana legitimasi politik,
b) pemilu sebagai sirkulasi kekusaan, c) sebagai penciptaan political
representativeness (keterwakilan politik), untuk mengaktualisasikan
aspirasi dan kepentingan rakyat, d) sebagai sarana sosialisasi dan
pendidikan politik rakyat. 340 Sedangkan menurut Muhammad
339 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta:
Sekjend Mahkamah Kosntitusi RI, 2006), hlm. 170.
340 A. Malik Haramain dan MF.Nurhuda Y, Mengawal Transisi; Repleksi
atas Pemantauan Pemilu 1999, Cet 1 (Jakarta: Jaringan Mayarakat
Pemantau Pemilu Indonesia Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia (JAMPPI-PB PMII dan United Nations Develompment
Program (UNDP), 2000), hlm. 46-47.
