Page 193 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 193

182   Dian Aries Mujiburohman


            koalisi yang sering kali menjatuhkan  kabinet, sehingga  meng-
            akibatkan  pemerintah  tidak  dapat  menjalankan  programnya
            dengan baik.
                Pertumbuhan  demokrasi liberal atau  demokrasi parlementer

            mewawarnai segi kehidupan, terutama   kehidupan  politik. Ekses
            negatif  yang tampak  dalam  kehidupan  politik  negara  meliputi segi-
                330
            segi:  (a) kedudukan Pemerintah, dalam hal ini kabinet, sangat labil,
            terutama  sebelum  pemilihan  umum  1955, (b) pemerintah  belum
            mempuyai kesempatan   yang memadai untuk  mengerjakan  sesuatu
            pekerjaan  secara  terencana  dan  tuntas, (c) keputusan-keputusan
            politik  diambil melalui perhitungan  suara  (voting), terutama

            menyangkut  kebijaksanaan  pemerintah  dan  menjadi wewenang
            lembaga  perwakilan  rakyat, (d) oposisi dijalankan  dengan  cara
            menampakkan citra negatif terhadap pemerintah dikalangan rakyat,
            (f) karena  adanya  iklim  kebebasan  maka  dalam  waktu  yang relatif
            singkat kehidupan kepartaian tumbuh laksana jamur dimusim hujan.
                Di parlemen, secara sendiri-sendiri para wakil rakyat mempuyai

            kedudukan  yang kuat, siapa  saja  yang ingin  mengajukan  usul
            inisiatif, resolusi, mosi atau  interpelasi, dapat  memulai tindakan
            pribadi  dengan  menghimpun     dukungan   beberapa   anggota
            parlemen, tidak perlu terlebih dahulu disetujui oleh induk partainya
            atau oleh fraksi di parlemen, tidak sedikit dari mosi-mosi ini sempat
            mengoyahkan   Kabinet. Mosi Hadikusumo, misalnya, menjadi
            salah  satu  sebab  mundurnya  Kabinet  Natsir. Mosi Burhanuddin

            Harahab  menyebabkan    mundurnya   Menteri Pertahanan    Iwa
            Kusumasumantri, dan  kemudian  disusul pula  penyerahan  mandat
            Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada akhir tahun 1955.  Karena faktor-
                                                          331


            330  S. Toto  Pandoyo,  Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945,
                dalam  M.Rusli Karim,  Perjalanan Partai Politik di Indonesia; sebuah
                potret pasang surut, Cat. 3, (Jakarta: Rajawali Press ,1993), hlm. 125-126.
            331  Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198