Page 192 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 192
Pengantar Hukum Tata Negara 181
pembagian tersebut ialah MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, MK,
sehingga poros kekuasan tidak hanya pada kekuasaan esekutif ,
legislatif dan yudikatif.
c) Dari pembagian sistem kekuasaan antara eksekutif. Legislatif dan
yudikatif, tidak dipisahkan adanya sistem pemisahan kekuasaan
tetapi lembaga tersebut memakai sistem pembagian yang
memungkinkan adanya kemungkinan saling mempengaruhi.
Untuk mengetahui perkembangan demokrasi disuatu negara
terlebih dahulu haruslah mengetahui undang-undang dasar dan
sejarah perkembangannya di negara tersebut, sebab pemakaian asas
demokrasi didalam suatu negara pastilah dicantumkan dalam undang-
undang dasar tak terkecuali Indonesia. 328 Menurut Jimly Asshiddiqie
pembabakan berdasarkan masa belakunya undang-undang dasar
terlalu formal sifatnya dan kurang menjelaskan dinamika yang
terjadi sehubungan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat (gagasan
demokrasi) karena tahapan perkembangan kedaulatan rakyat disini
didasarkan kepada corak pelaksanaan demokrasi itu sendiri dalam
praktek, maka demokrasi di bagi kedalam tiga tahap, yaitu Demokrasi
Parlementer (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), Demokrasi
329
Pancasila (1966 -1998), (tahun 1998-sekarang) demokrasi tanpa label.
a. Demokrasi Parlementer
Penerapan demokrasi parlementer tersebut mengalami ke-
gagalan, karena mengakibatkan melemahnya semangat persatuan
bangsa yang telah berhasil mewujudkan kemerdekaan. Penerapan
demokrasi parlementer ditandai oleh adanya dominasi parlemen
dan partai-partai politik. Partai-partai politik membentuk
328 Ibid, hlm. 89.
329 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan
Pelaksanaanya di Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994),
hlm. 25.
