Page 175 - Pengantar Hukum Tata Negara

164 Dian Aries Mujiburohman

terdapat pada Bagian V yang berjudul “Hak-hak dan Kebebasan-
Kebebasan Dasar Manusia”.
Pengaturan tentang HAM ada beberapa perbedaan antara
Konstitusi RIS 1949 dengan UUDS 1950. Perbedaan tersebut

adalah pertama hak kebebasan agama sebagaimana diatur didalam
konstitusi RIS, ternyata tidak diatur didalam UUDS 1950. Kedua
tentang hak demonstrasi dan mogok yang didalam Konstitusi RIS
tidak ada, tetapi didalam UUDS 1950 ketentuan tersebut dimasukkan.
Dan yang ketiga adalah dimasukkannya dasar perekonomian pasal
33 UUD 1945 kedalam UUDS 1950.

Situasi dan dan suasana kebathinan dari perumus Konstitusi
Republik Indonesia Serikat dan UUDS 1950 diliputi oleh
perkembangan politik tingkat dunia, sebagai akibat munculnya
pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia (Universal Declaration
295
of Human Rights) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagaimana
diketahui bahwa dasar pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia
Serikat adalah Keputusan Presiden RIS No. 49 tertanggal 31 Januari

1950 dan diundangkan pada tanggal 6 Februari 1950. 296 Sedangkan
untuk Undang-Undang Dasar 1950 diundangkan pada tanggal 15
Agustus 1950, yakni berdasarkan Undang-Undang Federal No. 7
tahun 1950. Hal ini berarti perumusan atau pembentukan kedua
Konstitusi tersebut baik secara sadar ataupun tidak telah mengambil
acuan rumusan di dalam Universal Declaration of Human Rights

295 M. Mutauruk, Kenalilah Perserikatan Bangsa-Bangsa, (Jakarta:
Erlangga, 1983), hlm. 49.
296 Karena timbulnya peperanga nantara pemerintah dan rakyat Indonesia
melawan Belanda yang mengingkan kembali menjajah Indonesia, dan
berdasakan kepada perundingan yang dihasilkan antara kedua pihak
yang sedang berperang itu, maka berdirilah Negara Republik Indonesia
Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang
Dasar 1945 hanya berlaku dinegara bagian Republik Indonesia. Lihat
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, PengantarHukum Tata Negara
Indonesia, Cet.5. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas
HukumUniverstas Indonesia), hlm. 318.