Page 172 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 161

dalam Sidang BPUPKI mengenai kekhawatirannya.

“…Memang kita harus menentang individualisme... Kita
mendirikan negara baru di atas dasar gotonng royong dan hasil
usaha bersama. Tetapi suatu hal yang saya kuatirkan, kalau
tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada
rakyat dalam UUD yang mengenai hak untuk mengeluarkan
suara... Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya
negara yang kita bikin, jangan menjadi negara Kekuasaan…”. 291

Pendapat Hatta diperkuat M. Yamin dalam Sidang BPUPKI
sehingga menimbulkan dua kutub pemikiran. Dalam pendapatnya
Yamin menyatakan:

“…Supaya aturan kemerdekaan warga negeri dimasukkan ke
dalam UUD dengan seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan
yang dimajukan untuk tidak memasukkannya... Saya hanya
minta perhatian betul-betul, karena yang kita bicarakan ini
hak rakyat. Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, ada
kekhilafan daripada grondwet; grondwettelijke fout, kesalahan
undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanya buat rakyat
yang menantikan hak daripada republik; misalnya mengenai
yang tertuju kepada warga negara yang akan mendapat hak,
juga penduduk akan diperlindungi oleh republik ini…”. 292

Perdebatan-perdebatan tersebut menunjukan pemahaman
mengenai perlindungan hak-hak asasi warga negara dikalangan
founding fathers masih diwarnai konsepsi dikotomi budaya Barat

dan Timur. Dikotomi antara negara berdasarkan kontrak sosial dan
negara berdasarkan kekeluargaan. Bagi yang menolak memasukan
materi HAM dalam konstitusi beranggapan, bahwa hak asasi
manusia lahir di dunia Barat, selalu dikonotasikan menganut
paham Individualisme dan liberalisme. Oleh sebab itu, tidak ada
kepentingannya untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar

291 Ibid., hlm. 276.
292 Ibid., hlm. 262-263.