Page 173 - Pengantar Hukum Tata Negara

162 Dian Aries Mujiburohman

yang menganut cita negara kekeluargaan.
Timbulnya perbedaan persepsi HAM antara masyarakat Barat
dan Timur, khususnya Asia Tenggara membuktikan adanya pengaruh
positif di luar aspek-aspek HAM itu sendiri. Djawahir Thontowi

menguraikan, perbedaan formulasi dalam arti, konsep, praktik dan
juga kepentingan kepentingan penguasa. 293 Pada akhirnya, pada
16 Juli 1945 perdebatan dalam BPUPKI menghasilkan kompromi
sehingga diterima beberapa ketentuan dalam UUD. Pasca-Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia, PPKI segera menggelar sidang pertama
pada 18 Agustus 1945 dan dalam keputusannya mengesahkan UUD
yang telah dirancang oleh BPUPK dengan beberapa perubahan dan

tambahan. 294

1. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia
Kompromi dari perdebatan dalam BPUPKI menghasilkan

beberapa perubahan dan tambahan ketentuan dalam UUD.
Ketentuan tentang HAM dimuat secara terbatas hanya terdapat 7
(tujuh) pasal dalam UUD 1945, Ketentuan yang mengatur tentang
materi hak asasi manusia dalam UUD 1945 (naskah asli) dijabarkan
sebagai berikut: hak semua bangsa untuk merdeka (alinea pertama
pembukaan), hak atas persamaan di hadapan hukum dan dalam
pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)), hak atas pekerjaan (Pasal 27 ayat
(2)), hak atas penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)), kebebasan
berserikat dan berkumpul (pasal 28), kebebasan mengeluarkan

pendapat (pasal 28), kebebasan beragama (Pasal 29 ayat (2)), hak
dan kewajiban dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat (1), dan hak
atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)). Fakir miskin dan anak-anak

293 Djawahir Thontowi, “HAM dalam Hukum Internasional dan Prospeknya
dalam Kabinet Persatuan Nasional”, dalam Jurnal Magister Hukum Vol.
2 No. 1, Februari 2000, hlm. 25.
294 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Bina
Aksara, 1984), hlm. 29-31.